Mengapa Indonesia Harus Memiliki Doktrin Siber Nasional
JAKARTA - Doktrin siber adalah pedoman resmi tentang bagaimana negara memandang ancaman di ruang siber, siapa yang berwenang bertindak, dan bagaimana ancaman itu direspons. Menurut Grasberg Tanpa doktrin yang jelas, respons Indonesia terhadap serangan siber akan selalu reaktif dan terlambat, Alasan Indonesia memerlukannya:
1. Menutup kekosongan konseptual antara kejahatan, spionase, dan serangan bersenjata
Ruang siber mengaburkan batas antara kejahatan siber, spionase, sabotase, dan operasi militer. Tanpa doktrin, negara sulit menentukan kapan sebuah insiden masuk ranah penegakan hukum (Polri), keamanan nasional (BSSN), atau pertahanan (TNI/Kemhan). Dasar yang ada, seperti Permenhan No. 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber dan Perpres No. 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional, belum sepenuhnya menjawab ambang batas dan pembagian peran ini.
2. Membangun deterensi
- Joseph Nye (Deterrence and Dissuasion in Cyberspace, International Security, 2016/17) berpendapat bahwa deterensi siber tidak hanya soal ancaman balasan. Ia juga mencakup penolakan (denial), keterikatan ekonomi, dan norma. Semua itu membutuhkan sikap yang dinyatakan secara jelas.
- Martin Libicki (Cyberdeterrence and Cyberwar, RAND, 2009) menekankan problem atribusi. Deterensi sulit berjalan jika negara tidak punya kebijakan yang jelas tentang bagaimana, kapan, dan dengan bukti seperti apa ia menyatakan pihak tertentu sebagai pelaku.
Tanpa doktrin, pelaku tidak tahu garis merah Indonesia, sehingga insentif untuk menyerang lebih besar.
3. Kepastian hukum internasional dan hak membela diri
Michael Schmitt (Tallinn Manual 2.0, 2017) menjelaskan bahwa hukum internasional, termasuk kedaulatan, larangan penggunaan kekuatan, dan hak membela diri, berlaku di ruang siber. Penerapannya bergantung pada penafsiran masing-masing negara. Doktrin menjadi tempat Indonesia menyatakan posisinya: kapan serangan siber dianggap pelanggaran kedaulatan atau “serangan bersenjata”, dan respons apa yang proporsional. Negara tanpa posisi resmi cenderung hanya mengikuti tafsir negara lain.
4. Melindungi infrastruktur kritis dan kedaulatan data
Richard Clarke & Robert Knake (Cyber War, 2010) menunjukkan bahwa infrastruktur kritis seperti energi, keuangan, transportasi, dan layanan publik adalah target utama dalam konflik modern. Insiden ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Juni 2024 memperlihatkan dampak lintas sektor ketika tata kelola, tanggung jawab, dan rencana pemulihan tidak terkoordinasi dengan jelas. Doktrin yang baik menetapkan prioritas perlindungan dan rantai komando saat krisis.
5. Mencegah sekuritisasi yang berlebihan dan melindungi hak sipil
Lene Hansen & Helen Nissenbaum (Digital Disaster, Cyber Security, and the Copenhagen School, International Studies Quarterly, 2009) memperingatkan bahwa ruang siber mudah “disekuritisasi”, dan istilah keamanan bisa dipakai untuk membenarkan langkah luar biasa. Doktrin yang jelas dan transparan membatasi kewenangan, mengurangi risiko penyalahgunaan terhadap kebebasan berekspresi dan privasi, dan menyelaraskan keamanan dengan UU PDP (UU No. 27 Tahun 2022).
6. Disinformasi dan perang kognitif sebagai bagian dari ancaman
P.W. Singer & Allan Friedman (Cybersecurity and Cyberwar, 2014) memperlihatkan bahwa ancaman siber mencakup konten dan pengaruh, tidak hanya serangan teknis. Thomas Rid (Cyber War Will Not Take Place, 2013) berargumen bahwa banyak operasi siber bersifat subversi dan spionase, bukan perang konvensional. Bagi Indonesia, ini relevan karena operasi pengaruh dan disinformasi politik tidak dapat ditangani dengan pendekatan teknis semata.
7. Koordinasi kelembagaan
Pembagian peran antara BSSN, Kemhan/TNI, Polri, Kemkomdigi, BIN, dan sektor swasta masih tumpang tindih dan bergantung pada banyak regulasi terpisah. Rancangan UU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) sudah lama dibahas. Doktrin dapat menjadi payung konseptual bagi regulasi tersebut.